Belakangan ini, terdengar kabar miring para kalangan pejabat hingga pengusaha raih keuntungan dalam bisnis Tes PCR. Hal tersebut diketahui dari adanya saham milik beberapa pejabat negara di salah satu perusahaan PCR di Indonesia, yakni Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab).
Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) sendiri merupakan sebuah unit bisnis yang dinaungi oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia. Hebatnya, perusahaan tes usap PCR tersebut telah memiliki lima cabang yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Diduga para pejabat Tanah Air terlibat dalam bisnis PCR pada perusahaan tersebut. Hal ini melihat dengan adanya 242 lembar saham atau setara dengan Rp242 juta yang dipegang oleh dua perusahaan milik salah satu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.. Tentunya kedua perusahaan tersebut saling berhubungan dengan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab). Kedua perusahaan tersebut, yaitu PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Perusahaan yang diduga telah terlibat dalam bisnis PCR selanjutnya merupakan perusahaan PT Adaro Energy Tbk milik Garibaldi Thohir. Perusahaan milik kakak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ini diduga bisa meraup hingga 6,18 persen saham GSI Lab.
Garibaldi Thohir atau yang dipanggil dengan Boy ini sebagai presiden direktur dari Adaro. Perusahaannya sudah aktif dalam menangani pandemi ini sejak awal Covid-19 melanda Indonesia, tepatnya Maret 2020 lalu.
Namun, Boy berdalih pihaknya enggan berniat mencari keuntungan. Dan niat awalnya mendirikan perusahaan tersebut hanya ingin membantu masyarakat mempermudah tes PCR. Dalam hal ini, Eksekutif Yayasan Adaro, Okty Damayanti juga berkomentar bahwa kerjasamanya dengan sejumlah yayasan dan perusahaan tes PCR ini bertujuan untuk menyediakan tes PCR yang terjangkau.
Selain menteri, terdapat sejumlah politikus pun turut terlibat dalam jaringan bisnis PCR. Salah satunya PT Intibios Lab & Klinik. Jika meliert dari situs resmi perusahaan tersebut, tertulis bahwa mantan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita sebagai pendiri perusahaan tersebut.
Menurut Direktur Utama Inti Bios Rio Abdurrahman Podungge mengatakan perusahaannya dicetus pertama kali oleh para dokter. Tidak hanya itu, Rio berkomentar bahwa Enggartiasto hanya menyarankan untuk membuka cabang laboratorium dan klinik tes PCR di berbagai daerah.
Namun, sayangnya dari sisi Enggartiasto, ia tidak menjawab alasannya terjun ke dunia bisnis tes PCR dan hanya mengirimkan sebuah siaran pers mengenai kesiapan Intibios dalam penetapan harga baru tes PCR.
Politikus kedua yang menyusul terjun dalam lingkaran bisnis tes PCR ini adalah Lusyani Suwandi yang berasal dari kader Partai NasDem. Mantan calon legislator Pemilihan Umum 2019 dari daerah pemilihan Bangka Belitung, kini menjabat sebagai Direktur PT Halmahera Sarana Indonesia yang mengendalikan Halmahera Laboratorium di Cilincing, Jakarta Utara.
Lusyani membenarkan atas dirinya yang menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan Halmahera. Ia mengaku mencari keuntungan agar bisnis tetap bisa berjalan dengan baik. Menanggapi harga tes PCR yang diturunkan ia beranggapan akan berpotensi perusahaan merugi.
Dengan adanya bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa para pejabat di negara kita ini masih mementingkan kepentingannya sendiri dengan meraup keuntungan bisnis tes PCR. Meskipun ditengah situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda.
Rupanya seorang pengusaha bernama Jack Budiman turut tertarik dalam bisnis ini. Bahkan, kini ia menjadi pemegang saham dalam perusahaan bisnis tes PCR PT Budiman Maju Megah Farmasi atau yang disebut dengan PT Bumame.
PT Bumame berdiri sejak tahun 2020. Perusahaan tersebut yang mengoperasikan jaringan laboratorium tes PCR. Pada akta pendirian perusahaan tersebut tercantum nama Jack Budiman sebagai pemegang saham mayoritas.
Sementara itu, nama Jack Budiman sendiri merupakan seorang pengusaha yang namanya pernah disebut dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 2012 lalu.
Melalui Direktur utama Bumame Farmasi, James Wihardja menyebutkan layanan yang berasal dari perusahaan digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam hal melayani tes PCR.
Melihat para pejabat dan politikus negeri ini semakin marak berkecimpung dan memanfaatkan pandemi untuk terlibat dalam bisnis tes usap PCR tersebut akankah rakyat terus berjuang?
