Wakil ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Joko Juliantono menyatakan sikap melaporkan kasus mafia bisnis PCR ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ferry Joko Juliantono mendesak DPR segera melakukan penyelidikan dengan kasus tersebut.
Setelah isu liar ini sampai kepada DPR, nantinya Ferry meminta kepada seluruh partai untuk menjadikan kabar burung kasus mafia bisnis PRC tersebut sebagai perkara.
Dalam perspektifnya, transparansi dan akuntabilitas adalah hal penting kepada siapapun yang akan bertanggung jawab jika memang benar adanya kesalahan. Bahkan, jika terbukti benar adanya, maka hal tersebut sangat penting untuk dituntut oleh rakyat. Lantaran hal tersebut sudah mencakup aspek moral.
Ferry juga mendesak pihak istana segera mengambil sikap dalam isu mafia bisnis tes PCR yang menyeret nama pembantu presiden. Pasalnya, jika dibiarkan maka seolah-olah Presiden Jokowi ikut terlibat di dalamnya.
“Saya khawatir, mudah-mudahan nggak, jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi Presiden yang pertama kali diborgol karena kasus ini,” tutur Ferry.
Disisi lain ada pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda yang merespon akan mendukung tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan investigasi indikasi keterlibatan Menko Marves Luhut Pandjaitan dalam bisnis tes PCR serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya.
“Saya pendukung pak @jokowi harga mati. Tapi saya mendukung @official.kpk selidiki dugaan ini. Kalo memang beliau-beliau take profit mengambil keuntungan dari pandemi tentu sungguh perbuatan keji,” tulis Abu Janda dalam akun Instagram @permadiaktivis2.
Abu Janda mengatakan bahwa pejabat yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat adalah pejabat yang tidak memiliki hati.
Sikap Abu Janda tersebut merespon dari pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya tidak akan memilah milih dalam mengusut masalah ini dan akan menindak tegas siapapun yang terjerumus ke dalam kasus korupsi, termasuk pejabat negara.
Sementara itu, diketahui bahwa sebelumnya terdapat sejumlah pihak menginginkan pengusutan terkait indikasi adanya para mafia bisnis tes PCR yang menyeret nama pejabat negara seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke berbagai badan penegak hukum.
