Sosok penguasa, terutama yang kerap berurusan dengan kebijakan yang diimplementasikan ke masyarakat sudah seharusnya mempunyai kepentingan pribadi apalagi kepentingan bisnis. Namun yang terjadi, ada sosok penguasa yang bahkan bisa mengontrol BUMN.
Hal ini pertama kali dicurigai kala kepindahan kantor Pertamina ke gedung Sopo Del Tower milik sosok penguasa ini pada tahun 2019. Secara tiba-tiba saja, Pertamina mengungkapkan bahwa perusahaan milik sosok ini telah memenangkan tender. Proses tender pun tidak pernah diungkap kepada publik.
Akhirnya karena terkesan ditutup-tutupi dan mengakibatkan kecurigaan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa untuk kepentingan pribadi alias dugaan tindakan korupsi, kasus ini sempat akan ditelaah oleh KPK.
Kini, sosok tersebut berurusan lagi dengan Komis Pemberantasan Korupsi tersebut. Di awal November, muncul laporan investigastif dari media cetak terkait rinician keterlibatan anak usaha milik tokoh tersohor tersebut dalam pusaran bisnis tes usap RT-PCR. Tak tanggung-tanggung, 2 anak usahanya diduga kuat terafiliasi dengan PT GSI, perusahaan laboratorium pengujian tes RT-PCR. Dan dikabarkan, bisnis tes PCR ini mampu mendulang triliun rupiah, bahkan ketika harganya sudah diturunkan oleh Presiden
Tindakan yang Dilakukan Sosok Ini Termasuk Praktik Oligarki?
Jurnalis senior Najwa Shihab pernah berkata, “Segelintir oligarki yang menguasai aset negara, sudah waktunya dihukum keras dengan mosi tidak percaya,” tutur Najwa.
Aksi-aksi yang dilakukan oleh sosok tersebut, dari mulai memindahkan kantor BUMN ke gedung miliknya yang bisa disewa dengan harga yang tak kalah fantastis hingga keterlibatan dalam bisnis tes usap RT-PCR disebut oleh seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan bahwa ini merupakan cara tokoh tersebut mempertegas jati dirinya sebagai penguasa yang oligarki.
Terlebih, jika diperhatikan, sejak Pertamina ‘ngantor’ di Sopo Del Tower, BUMN tersebut seolah-seolah tanduk kepada tokoh tersebut. Terlihat dari sikap Pertamina yang tidak keberatan saat dibeberkan secara sepihak ke publik bahwa ada petinggi pemerintah yang dipecat Presiden Jokowi.
Adanya keterlibatan pejabat negara dalam penyewaan gedung untuk perusahaan yang sangat strategis bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak ini sudah banyak pihak yang menyanyangkannya. Termasuk Arie Gumar dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Menurutnya, bagaimanapun, Pertamina seharusnya bebas dari intervensi berbagai pihak.
Maka tak heran, berbagai elemen masyarakat semakin bertanya-tanya apa motif sebenarnya dibalik sosok penguasa ini yang gurita bisnisnya bercabang ke mana-mana hingga tak segan melaporkan kasus-kasusnya untuk diusut oleh KPK.
