Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule merespons bahwa dirinya merasa ganjil dengan pengakuan Menko Luhut yang tidak mengambil keuntungan dalam berbisnis tes PCR.
“Klaim Luhut aneh, kalau beli saham tapi tidak ambil untung mending bikin yayasan sosial,” ujar Iwan Sumule.
Iwan meyakini bahwa saat ini masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas. Maka, pernyataan yang telah dipaparkan oleh Luhut tidak akan mudah percaya begitu saja.
“Tentu banyak orang tak percaya klaim Luhut, tak ambil untung dari bisnis PCR. Beda, belum diambil dan dapat untung. Iya nggak sih?” kata Sumule.
Tak Etis Pejabat Berbisnis PCR
Tidak hanya itu, banyak politisi juga turut mencurigai tentang pengakuan Luhut tersebut. Banyak yang diantaranya meminta kepada Presiden, DPR RI hingga KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut karena terdapat nama pejabat negara yang terjerat.
Salah satunya adalah pengamat politik Ray Rangkuti mendesak kepada para penegak hukum untuk berani melakukan penyelidikan dan membongkar kasus tersebut.
Dalam hal ini Ray menjelaskan para mafia bisnis tersebut bisa menyebabkan dua masalah sekaligus. Hal ini terlihat dari persentase keterlibatan para mafia PCR dalam bisnis tersebut selama masa periode jabatan pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal yang pertama kali dilihat jika dari aspek hukum maka para mafia tersebut bisa berpotensi terjadi adanya korupsi. Meskipun keuntungan tersebut tidak diperoleh secara pribadi, tetapi melalui sebuah kelompok yang saling bersangkutan.
Kedua, Ray menggarisbawahi masalah etika. Para pembuat kebijakan seharusnya beretika dengan tidak boleh memiliki ikatan langsung terhadap unit pelaksana bisnis dari kebijakan tersebut.
“Ini bukan soal perusahaan tertentu, misalnya tidak sedang di bawah kewenangannya, bahkan jika itu hanya sub usaha lain di mana pusat usahanya memiliki kaitan dengan pejabat negara. Inilah etika jabatan yang semestinya di era Pak Jokowi ini harus makin mengental dan menonjol dalam prakteknya. Bukan sebaliknya terus tergerus dengan argumen seadanya,” jelasnya.
Seperti yang diketahui, belum lama ini Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersuara terkait isu yang melibatkan dirinya tergabung dalam kasus bisnis tes PCR.
Luhut langsung menampik apabila dirinya mengambil keuntungan pribadi dalam bisnis tersebut. Hal ini lantaran menurutnya tujuan utamanya bukan mengambil untung tersebut, tetapi untuk membantu masyarakat yang kesulitan berjuang dalam melakukan PCR.
Namun mengapa Luhut diam saja melihat bahwa pihak swasta bisa menggelar tes RT-PCR dan malah ikut berbisnis di dalamnya? Seharusnya sebagai pembuat kebijakan, ia menggandeng negara dengan PT GSI agar pemerintah bisa menjadi kontrol pusat dalam urusan tes deteksi Covid-19.
Wajar bila akhirnya banyak pihak yang masih tidak percaya dengan klarifikasi Luhut kemudian mendesak Presiden Jokowi untuk angkat bicara sekaligus mengambil tindak tegas. Dan jika Presiden tidak ingin kehilangan kepercayaan masyarakat dan membahayakan jabatannya, sudah seharusnya dia tidak tinggal diam dengan semua polemik ini.
