Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan diminta kesediaannya untuk ikuti audit publik terkait keterlibatannya di bisnis tes PCR oleh Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial.
Hal ini disampaikan oleh Ferry Joko Juliantono, tokoh politik dari Gerindra yang juga anggota Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial meminta Menko Luhut Binsar Pandjaitan pada saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (29/11).
“Proses audit ini perlu dilakukan supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian dan kita juga menyampaikan kepada Pak Luhut untuk segera dalam waktu yang singkat, silakan Pak Luhut sampaikan ke kami, kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan Pak Luhut tersebut?” kata Ferry.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun dalam kehadirannya di proses audit publik. Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial juga telah menyediakan kantor akuntan publiknya.
“Tim auditor ini kami sebut auditor rakyat, adalah tim audit bersama kantor akuntan publik yang nanti akan melaksanakan seandainya Pak Luhut bersedia untuk diaudit,” kata Ferry Juliantono, salah satu anggota Kaukus Masyarakat Sipil saat konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/11).
Auditor yang disebut oleh Ferry dijelaskan nantinya tidak hanya membuka posko pengaduan polemik terkait bisnis tes PCR namun juga akan menangani masalah lain yang terjadi saat Pandemi Covid-19 seperti seperti masalah vaksin, kartu prakerja dan perpanjangan UU minerba yang dirasakan akibatnya oleh masyarakat.
Menko Luhut: “Kalau salah kan nanti gampang saja diaudit,”
Permintaan Menko Luhut untuk mengikuti audit publik yang dilakukan oleh Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial adalah respon dari pernyataan Menko Marves RI sekaligus ketua PPKM tersebut, kala dituding berbisnis atau tidak dalam penyelenggaraan tes usap RT-PCR di saat pandemi berlangsung di Indonesia.
“Kalau salah kan nanti gampang saja diaudit,” ujar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan di Polda Metro Jaya, Senin (15/11).
Tokoh politik dari Gerindra tersebut mengatakan harusnya mudah bagi Menko Luhut untuk memberikan akses pelaksanaan audit terhadap PT GSI terkait dugaan bisnis PCR.
“Jadi kalau memang itu didirikan oleh pejabat-pejabat sebagai pemegang sahamnya, menurut saya ya sangat relevan. Sangat gampang untuk Pak Luhut untuk memberikan akses kepada PT GSI untuk ini,” katanya.
Keepemilikan saham Luhut di PT GSI sempat diklarifikasi oleh Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi yang mengatakan bila bosnya mempunyai saham di PT GSI yang terbilang kecil. Namun meski kecil atau hanya 10%, itu tetap mengindikasikan bahwa Menko Luhut tetap berbisnis PCR lewat PT GSI.
