Tak berlangsung lama, program konversi kompor listrik yang digagas Kementerian ESDM bersama PLN dibatalkan. Padahal sebelumnya pemerintah bahkan telah memberikan paket gratis kompor listrik senilai Rp1,8 juta yang terdiri dari dua tungku kompor listrik berkapasitas 1.000 watt, satu alat masak dan satu miniature circuit breaker atau MCB. Paket kompor listrik gratis ini diberikan kepada 300.000 orang yang tersebar di 3 kota yang dijadikan ujicoba oleh Kementerian ESDM yaitu Solo, Denpasar dan kota di Sumatera Utara.
Pembatalan diumumkan oleh PT PLN (Persero) yang membantu dalam penyediaan listrik ke rumah tangga pemakai kompor induksi. Dirut PLN Darwaman Prasodojo dalam keterangan resminya pada Selasa (27/9) mengatakan pembatalan dilakukan demi menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi, Selasa (27/9/2022).
Gagalnya program kompor listrik berartikan gagal juga niat pemerintah untuk mempercepat penggunaan energi listrik pengganti fosil dan juga bisa menghemat hinga Rp10,21 T bila 15,3 juta penggunanya beralih ke kompor listrik. Selama ini, uang triliunan rupiah itu digunakan untuk impor LPG dan subsidi harga untuk masyarakat.
Namun apakah benar hanya itu saja niat pemerintah? Soalnya kebijakan yang satu ini nampak begitu terburu-buru tanpa kajian mendalam terutama tentang kekurangan kompor listrik.
Ya jelas saja, ternyata pemakaian kompor listrik tak sesuai dengan klaim Kementerian ESDM yang katanya akan menghemat biayak memasak hingga Rp8.000 per kilogram elpiji atau hemat sekitar 10 – 15 persen. Selain itu waktu memasak juga lebih cepat.
Nyatanya berdasarkan penuturan ibu-ibu di Solo yang menerima paket kompor induksi, ada sejumlah permasalahan yang muncul dari token listrik yang hanya tahan 10 hari padahal biasanya 2 minggu, waktu memasak yang lebih lama, hingga keterbatasan alat memasak.
Selain itu, mewakili ibu-ibu, anggota DPR RI, Mulan Jameela juga mengkritik program konversi kompor listrik ini saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Rabu (21/9/2022). Kurang lebih seminggu sebelum program tersebut dibatalkan.
Mulan menyoroti permasalahan listrik masyarakat kurang mampu yang tak mencukup kebutuhan kompor listrik 1.200-1.800 watt, alat memasak panci dan wajan yang mahal hingga tak cocok dibuat memasak makanan Indonesia.
“Tadi disampaikan kompor induksi ini harganya aja Rp1,5 juta. Oke gratis. Apakah sudah termasuk wajan dan panci? Apa tersedia dalam berbagai ukuran? Belum lagi masalahnya, kan, wajan dan pancinya mahal-mahal,” tandas Mulan.
Akhirnya, berkat the power of emak-emak ya program tersebut dibatalkan. Namun senyatanya ini juga membuktikan bahwa pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan ini tak didahului riset mendalam terutama tentang kekurangan kompor listrik yang bisa saja memang menguntungan negara namun malah bikin boncos rakyat.
