Praduga campur tangan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam pusaran bisnis PCR menuai banyak reaksi dari para elite politik. Ragam reaksi ini mereka lontarkan karena gerah dengan isu-isu liar yang sedang berhembus. Tidak hanya para tokoh politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ummat hingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini semakin banyak yang juga menyuarakan pendapatnya.
1. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon
Ketika mengetahui adanya dugaan bisnis tes PCR di masa pandemi Covid-19, Fadli Zon langsung turun tangan dan mengemukakan kritik pada dugaan tersebut. Melalui cuitan di Twitter-nya, Fadli berpendapat bahwa sudah seharusnya harga tes PCR diungkap terbuka kepada publik. Dan, jangan pernah menjadikan tes PCR sebagai bisnis di atas penderitaan rakyat.
Sebaiknya terbuka atau dibuka berapa harga dasar tes PCR. Jgn menjadikan pandemi covid ini bisnis di atas penderitaan rakyat. Pemerintah harusnya dr dulu lakukan ini krn penurunan harga PCR belakangan cukup drastis bahkan hanya dg sekali pernyataan. https://t.co/hmBv8FAR7Z
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) October 25, 2021
2. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Dari Fraksi PKS, tak hanya Wakil Ketuanya yaitu Mulyanto, Mardani Ali Sera juga turut menginginkan adanya penindakan tegas, sekaligus investigasi secara mendalam bagi para pejabat negara yang ada di dalam lingkaran bisnis PCR oleh para aparat penegak hukum.
“Hal ini mesti dibongkar hingga ke akar benar tidaknya. Wajar jika publik menaruh curiga tes PCR ini dijadikan ladang bisnis bagi pejabat pemerintah,” ujar Mardani Ali Sera, Rabu (3/11/2021).
Lebih lanjut, Mardani menegaskan harusnya segala tes pendeteksian Covid-19 dibuat terjangkau oleh masyarakat termasuk persoalan harganya. Bukannya malah membebani masyarakat. Pemerintah sudah semestinya mengontrol secara penuh penyelenggaraan tes PCR.
3. Politisi, Arief Poyuono
Elite politik lainnya yaitu Arief Poyuono lebih lanjut meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menindak menteri-menterinya yang terlibat dalam permainan bisnis tes PCR.
Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid–19 & Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19–PEN) ini berpendapat, jika Presiden hanya diam saja atas kasus yang sudah membuat gaduh masyarakat dan menimbulkan kerugian ini, maka dikhawatirkan kredibilitas Jokowi akan jatuh.
“Itu harus ada tindakan dari Kangmas Jokowi terhadap menteri-menteri tersebut. Jika tidak, maka kredibilitas Kangmas Jokowi jatuh nanti,” sambung Arief Poyuono.
4. Politisi, Fahri Hamzah
Selain Fadli Zon, komentar juga menyusul datang dari koleganya, Fahri Hamzah. Dirinya menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya berkompeten menjadi penengah, bukannya mendua dengan diam-diam berbisnis PCR.
Dirinya juga mengibaratkan bahwa pejabat tersebut sudah ibarat wasit yang mengatur kebijakan-kebijakan untuk masyarakat terkait Covid-19 alias tidak boleh menjadi pemain di bisnis PCR.
