Selain disebut mencoreng perjuangan demokrasi, para pejabat yang menggerakkan wacana penundaan Pemilu 2024 dan 3 periode presiden juga disbeut penjahat demokrasi. Julukan penjahat demokrasi ini diberikan oleh lembaga KontraS.
Daftar penjahat demokrasi ini menempatkan Luhut Binsar Pandjaitan pada posisi pertama. Selain Luhut, di daftar ini juga terdiri dari menteri, anggota DPR, dan petinggi partai politik.
“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).
Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu#PenjahatDemokrasi pic.twitter.com/054RFsCWa5
— KontraS (@KontraS) April 14, 2022
Ya, imbas dari pejabat publik yang kerap menyebarkan wacana 3 periode presiden telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Dari adanya aksi demonstrasi mahasiswa ke gedung DPR pada pekan lalu, hingga keributan antar tokoh publik karena selisih pendapat.
Tak hanya dicap sebagai penjahat demokrasi, sosok menteri yang ada di daftar KontraS juga diminta masyarakat agar segera dipecat oleh Presiden Jokowi. Imbauan ini datang diantaranya dari Amien Rais, Masinton Pasaribu hingga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Sama seperti Amien Rais dan Masinton pasaribu, Said Iqbal juga menilai bahwa Luhut menjadi penyebab kegaduhan politik saat ini.
“Kami minta dicopot menteri yang berbuat gaduh dan membahayakan demokrasi serta membajak konstitusi. Itu mengancam kedaulatan rakyat,” ujar Said Iqbal di Jakarta Timur, Selasa (12/4/2022).
Menteri yang dimaksudkan oleh Said Iqbal adalah Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Selain mencopot jabatan pembantunya, Said Iqbal juga meminta agar Jokowi kembali membuat pernyataan resmi tentang penolakan terhadap wacana tiga periode presiden.
Dan jika wacana penundaan Pemilu 2024 masih disebarkan oleh pejabat-pejabat publik, lebih lanjut Said mengatakan bahwa pihaknya akan menyatukan kekuatan dengan konfederasi serikat buruh hingga organisasi mahasiswa untuk kembali melakukan aksi penolakan.
Ya, dukungan 3 periode presiden senyatanya melanggar konstitusi yang ada pada UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2002 pasal 7 yang dengan tegas dan jelas menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.
Dan sematan #PenjahatDemokrasi yang diberikan KontraS ini juga banyak disetujui masyarakat. Salah satunya pengamat politik Rocky Gerung.
“Orang-orang ini sebagai pejabat publik harus disebut sebagai penjahat demokrasi. Kan memang itu yang dilakukan,” ucapnya dalam YouTube Rocky Gerung Official, pada Senin, (18/4).
Lebih lanjut Rocky menilai bahwa posisi KontraS adalah netral sebagai organisasi masyarakat yang tidak ada kepentingan komersial maupun kepentingan petinggi siapapun.
“List yang dibikin KontraS semacam plakat yang menunjukkan inilah dia orang-orang yang menyakiti demokrasi. Mereka paham demokrasi, tapi mereka memanipulasi demokrasi untuk kepentingan sendiri, partai sendiri, dan kekuasaan Pak Jokowi,” ucapnya lagi.
