Salah satu sosok penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi buah bibir terkait tuduhan soal ‘permainannya’ di pertambangan emas Blok Wabu, Papua. Pernyataan ini dibeberkan langsung oleh Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS) bersama Haris Azhar (Direktur Lokataru), dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube “NgeHAMtam” milik HA.
Membantah tuduhan tersebut, LBP ini melaporkan Haris dan Fatia, karena telah melakukan pencemaran nama baik. Tidak hanya pidana, dirinya juga menggugat secara perdata sebesar Rp100 miliar. Dan, apabila Luhut tersebut menang, Rp100 miliar akan diberikan kepada warga Papua.
Dibalik itu semua, senyatanya Lord Luhut, begitu ia kerap dijuluki, ini memiliki segudang tugas, mulai dari Program Prioritas RPJMN 2020-2024 yang berada di bawah komando Kemenko Marves, permasalahan Sungai Citarum, hingga pernah menjadi ketua penanganan Covid-19 di Jawa dan Bali. Asumsi saya, akan lebih bijak jika dirinya fokus terhadap kepentingan publik, ketimbang repot dengan urusan pribadi atas dasar perlindungan nama baik.
Kilas balik, Menko Luhut juga pernah mendapat julukan dari petinggi Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yaitu ‘King of Angin Sorga’. Angin sorga yang dimaksudkan di sini karena dia, yang mewakili pemerintah, kerap memberikan janji-janji kosong kepada rakyat tanpa terealisasikan.
Sebut saja, ketika dirinya berjanji tidak akan menaikkan tarif listrik di 2108. Namun di kuartal III 2021, pemerintah telah menyebutkan akan adanya peluang kenaikan listrik.
Atau, janjinya untuk Program Swasembada Garam dan menyejahterakan petani garam di 2021. Akan tetapi yang terjadi hingga kini, keran impor garam masih terbuka dan harga garam lokal anjlok.
Bahkan di 28 program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang jelas-jelas berada di bawah komandonya sebagai Menko Marves, banyak tugas yang belum mempunyai progres signifikan hingga diproyeksikan tidak selesai tepat waktu. Seperti pembangunan dan pengembangan kilang minyak di Tuban, pembangunan pipa gas bumi trans Kalimantan (2.219 Km), dan pembangunan energi terbarukan B100 berbasis kelapa sawit.
Alih-alih fokus ke proker utama, dirinya sempat membuat kebijakan blunder ‘Work from Bali’ yang malah menambah kasus penyebaran coronavirus di Bali. Alhasil, perekonomian di Bali terseok-seok. Walau akhirnya, dia meminta maaf atas nihilnya kemaksimalan pelaksanaan PPKM darurat.
Saya berharap tuduhan kedua aktivis tersebut salah. Karena jika benar, bisa jadi hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa sosok tersebut kurang maksimal dalam merealisasikan program serta janjinya kepada publik? Karena mungkin selama ini, Luhut sibuk menuntaskan ambisi dan motif pribadinya.
