Polemik 3 periode presiden yang digaungkan oleh pejabat publik semakin membuat kegaduhan politik.Hal ini membuat politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengkritik sumber kegaduhannya yaitu Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan.
Imbas dari omongan Luhut Binsar Pandjaitan soal big data 110 juta warganet yang inginkan Pemilu 2024 diundur namun tak kunjung membuktikan kebenarannya membuat ribut masyarakat dari aksi demonstrasi oleh mahasiswa hingga selisih pendapat.
Lebih lanjut, Masinton Pasaribu meminta Presiden Jokowi untuk segera me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju, terkhusus bagi yang doyan mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.
“Menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi,” kata Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Setiap Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Lalu?”, Jumat, (8/4).
Menurut Masinton Pasaribu, menteri-menteri yang mencoba “menjerumuskan: Presiden Jokowi, disaat orang nomor 1 di Indonesia tersebut sudah menolah usulan 3 periode, maka dipastikan menteri tersebut berwatak tirani.
“Ini menjadi warning untuk kita semua tentunya. Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle menteri yang berwatak tirani seperti ini, kalau kita bicarakan ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat,” kata anggota Komisi XI DPR tersebut.
Ucapan dari Masinton Pasaribu yang meminta Presiden Jokowi untuk reshuffle menteri ini juga banyak disetujui oleh sederet tokoh publik. Dari mulai Amien Rais yang menginginkan Luhut segera resign karena dianggap biang kerok, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad M. Ali yang merasa Luhut terkesar paling berkuasa, hingga Refly Harun yang mengungkap bahwa berdasarkan gestur, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini tidak menunjukkan gestur antara atasan dengan anak buah.
“Paling tidak, dengan Luhut, Jokowi dianggap sebagai kolega. Saya tak melihat gesture Luhut yang menjadikan Presiden Jokowi sebagai atasan,” kata Refly di kanal Youtube miliknya mengutip dari Warta Ekonomi, Senin (18/4/2022).
