“Potong bebek angsa masak di kuali, mana big datanya kok malah ke sini. Kok punya nyali gak tau diri lalalalala,”
begitu seru mahasiswa Universitas Indonesia di luar gedung Balai Sidang UI yang sedang menggelar acara Minister Talk pada Selasa (12/4/). Di tengah kekisruhan wacana 3 periode presiden, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memilih untuk mendesak salah satu tokoh yang ikut andil dalam pembentukan wacana Pemilu 2024 mundur.
Setelah melihat sosok tersebut keluar dari Balai Sidang UI, massa langsung merangsek maju ke hadapannya dan menantang langsung untuk membuka big data. Alih-alih mendapat jawaban soal big data yang ungkap ingin Pemilu 2024 mundur, sosok ini dengan tegas mengatakan, “Dengerin kamu anak muda, kamu nggak berhak juga tuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu,” lantang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kepada mahasiswa UI.
Pernyataan Luhut tentang Big Data dan Respon Masyarakat
Big data apa sebenarnya yang dipertanyakan rakyat? Begini, pada bulan Maret 2022, Luhut membuat pernyataan yang menggegerkan publik kala bertandang ke salah satu acara Podcast seorang YouTuber. Dirinya mengklaim bahwa dia memiliki big data, berisikan 110 juta pengguna media sosial di Indonesia yang setuju bahwa Pemilu 2024 diundur.
“Kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira 10 jutaan,” ungkapnya di sebuah Podcast pada Maret lalu.
Gegara hal tersebut, sontak menjadi perbincangan karena tak ada satu pun warganet yang merasa diikutsertakan dalam survei yang mempertanyakan penundaan Pemilu 2024. Ramai-ramai publik berulang kali meminta sosok ini membuka big data yang dimaksudkan. Dan berulang kali pula Luhut menolak membukanya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti pernah menyampaikan bahwa data 110 juta warganet menunda Pemilu 2024 itu bohong. Dan dirinya juga mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan klaim Luhut tersebut.
“Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja,” kata La Nyalla dalam agenda Public Expose DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Meskipun pejabat legislatif telah mengatakan bahwa Luhut berbohong, namun hingga kini belum ada satupun sanksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi, semisal di-reshuffle hingga dipenjara akibat hoaks yang ia sebarkan dan membuat keonaran di masyarakat.
Luhut dinilai pantas dipenjara! Hal ini diungkapkan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun yang mengatakan luhut juga bisa dipenjara atas apa yang dilakukan , erlebih dengan tidak mau buktikan pernyataan terkait big data 110 juta warganet menunda Pemilu 2024.
“Coba bandingkan dengan kasus berita bohong yang dikenakan kepada mereka, tidak ada apa-apanya dibandingkan Luhut. Dia (Luhut) lebih layak untuk dipenjarakan, kalau mereka saja dipenjara,” katanya
Mereka yang dimaksud oleh Refly Harun adalah para pengkritik pemerintah dan terjerat pasal 14 UU nomor 1 tahun 1946 yaitu Habib Rizieq, Habib Bahar, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat.
Tokoh lainya yang juga menuding Luhut berbohong adalah Pengamat Politik Rocky Gerung. Rocky pun menyoroti bahwa jika Luhut tak ingin membuka big data, maka dirinya harus menerima konsekuensi dicap sebagai pembuat kebohongan besar atau Big Lies!
Ya, ucapan Luhut yang mengindikasikan bahwa Pemilu 2024 bisa diundur jelas melanggar konstitusi yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang tertera pada UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2022 pasal 7: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Senyatanya, rakyat hanya memperjuangkan penegakkan konstitusi yang ada yaitu tidak memperpanjang masa jabatan Presiden dari yang seharusnya maksimal 2 periode, menjadi 3 periode. Perjuangan rakyat juga terlihat dari ragam aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada Senin 11 April sebelumnya di berbagai titik Tanah Air. Entah siapa yang nantinya akan menang, mengingat pemilu 2024 masih 2 tahun lagi, akankah ada kesempatan bagi rakyat untuk memperjuangkan keadilan?
