Nampaknya, sejumlah partai politik (parpol) hingga politikus tuai reaksi atas kasus bisnis tes PCR yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan ada yang akan melaporkan kasus tersebut kepada KPK.
Perwakilan Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi, alias Baidowi, mendesak agar dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam bisnis tes PCR untuk dibuka ke khalayak.
“Harus diungkap secara gamblang benar tidaknya, apakah kemudian pejabat itu melanggengkan ada kepentingan bisnis dibalik itu. Kalau kemudian publik mencurigai, ya wajar publik curiga. kecurigaan publik harus dijawab secara profesional, benar atau tidak yang dicurigai publik,” lugas Awiek.
Begitupun dengan Ketua DPP Partai Ummat Buni Yani melayangkan kecamannya terhadap dugaan menteri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang terjun ke dalam putaran bisnis tes usap PCR.
“Partai Ummat mengecam terlibatnya menteri kabinet Jokowi dalam bisnis alat tes PCR,” tulis Buni Yani dalam laman akun Twitternya.
Tidak mau kalah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyikapi kasus tersebut yang meminta Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti kasus bisnis yang menyeret menterinya. Sikap tersebut tersampaikan melalui Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto. Ia juga menilai menteri yang terlibat dalam bisnis PCR sangatlah tidak etis.
“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi, siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” jelasnya.
Bahkan, perwakilan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) juga akan melaporkan dugaan kasus keterlibatan Luhut dalam bisnis tes usap PCR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Prima, Alif Kamal.
“Kita masih menganalisa dan menyiapkan data-data untuk melaporkan dua menteri ini ke KPK dan Polri,” ujarnya.
Dengan bukti-bukti yang telah terkumpul, dirinya berharap agar KPK dapat merespon dan melakukan pemanggilan terhadap salah satu menteri dari Kabinet Indonesia Maju tersebut.
“KPK harus merespon duggan tersebut dengan memanggil mereka dan mengungkap permainan harga tes PCR,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu berita mengenai harga tes usap PCR kembali turun tersebar di masyarakat. Tes usap PCR sendiri menjadi salah satu syarat untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan moda transportasi. Sayangnya, dibalik turunnya harga salah satu tes tracing Covid-19 ini tersembunyi sedan dari oknum pejabat dan petinggi publik.
Masyarakat meganggapi tes usap PCR terlalu mahal dan merasa tidak adil. Benar såja, hal tersebut dijadikan sebuah permainan bisnis oleh sekelompok orang tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi dengan memperoleh segudang keuntungan.
Bisa dilihat juga dari awal mula harga tes PCR ditetapkan pemerintah. Terdapat kesan bimbang dan tidak tegas pemerintah dalam menentukan harga tes tersebut.
Dalam hal ini, hingga Politisi Fadli Zon turun tangan dan tuai reaksi dalam bisnis tes usap PCR tersebut. Fadli berpendapat bahwa lebih baik harga tes dibuka secara gamblang agar tidak ada lagi “bisnis di atas penderitaan rakyat”.
“Sebaiknya terbuka atau dibuka berapa harga dasar tes PCR. Jangan menjadikan pandemi Covid-19 ini bisnis di atas penderitaan rakyat,” tulisnya dalam akun @Fadlizon.
