Kontroversi adanya mafia bisnis tes PCR yang melibatkan nama pejabat negara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa pejabat papan atas masih hangat dan menjadi buah bibir di berbagai elemen masyarakat.
Tentu, dugaan kasus mafia PCR ini mengundang respons banyak tokoh masyarakat dan politikus. Seakan-akan senada satu dengan yang lain, mereka turun tangan memberikan kritik tajam kepada beberapa nama yang diduga terlibat dan memperjuangkan hak rakyat.
Respons pun datang silih-berganti, seperti pernyataan dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah. Trubus menyatakan bahwa hal yang dilakukan oleh komplotan mafia tersebut jelas melanggar undang-undang, yang artinya bukan semata-mata korupsi melainkan dijadikan nepotisme.
Oleh karena itu, Trubus menyarankan kepada para penegak hukum agar dapat mengusut dan membongkar mafia bisnis diduga ada di kalangan pejabat negara.
Tidak mau kalah, Ketua Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer turut melayangkan kritik pedas terhadap pejabat negara yang terlibat sebagai mafia bisnis tersebut. Lelaki yang akrab disapa Noel itu menilai bahwa para mafia bisnis tes PCR di kalangan pejabat ini sudah selayaknya dihukum karena berbisnis di tengah bencana dan penderitaan rakyat.
Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi selalu berpihak kepada rakyat. Namun, orang-orang yang di lingkaran presiden ini tidak pernah peka dengan kondisi sosial.
Dalam hal ini Noel juga mengaku sudah menemukan harga PCR sebenarnya, yang jauh sekali dengan harga pasaran tes PCR yang dipasarkan.
Harga Tes PCR Sebenarnya Akan Diselidiki
Masih terkait harga tes PCR, Anggota Komisi VI DPR sekaligus Politikus Gerindra Andre Rosiade turut berkomentar bahwa pihaknya akan mencari tahu harga tes PCR yang sebenarnya dengan memanggil perwakilan industri kesehatan BUMN seperti Bio Farma, Kimia Farma dan lain-lain sekaligus mencari tahu berapa modal yang dibutuhkan. Hingga akhrinya bisa merekomendasikan kepada pemerintah harga tes Covid-19 yang masuk akal serta tak membebankan rakyat.
“Insya Allah pekan depan komisi 6 DPR akan memanggil perwakilan industri kesehatan BUMN seperti Bio Farma, Kimia Farma, dan lain-lain yang terlibat dalam industri kesehatan ini untuk melakukan paparan kepada kami mengenai harga tes PCR sebenarnya dan modal yang dibutuhkan. Kita mengetahui struktur biaya seperti apa sehingga kita bisa merekomendasikan kepada pemerintah berapa harga-harga yang masuk akal, rasional, dan tidak membebankan rakyat,” ujar Andre.
