Sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentunya membuat Luhut Binsar Panjaitan memiliki banyak tugas dan program-program utama yang harus dikejar. Alih-alih fokus menjalankan kewajibannya, dirinya didapuk mengerjakan segala urusan yang bahkan di luar bidangnya, salah satunya seperti memegang penanganan pandemi Covid-19.
Lambat laun, hal ini menuai ragam komentar berbagai pihak, terutama ketika melihat ketidakmaksimalan kinerja LBP karena mengurusi segala lini dan urusan. Pada (2/8) silam, LBP berpesan kepada seluruh rekan elite politik untuk tidak asal berkomentar, terutama tentang penanganan Covid-19 di Tanah Air, apabila komentarnya tidak berdasar dan belum jelas.
Kilas balik, ragam komentar dari sejumlah tokoh politik ini bukan tanpa alasan.
Komentar pertama datang dari Puan Maharani. Meski ketua DPR-RI Fraksi PDI-P itu tidak frontal berkomentar, namun narasinya terkait aturan 20 menit makan akan menjadi lelucon. Hal ini dipertegas kembali oleh Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (Lima), dirinya merasa hal tersebut lebih mengarah kepada Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dan Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Menyusul kritikan Puan, dua anggota Legislator PDI-P juga turut berkomentar menyentil Menko Luhut yaitu Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu. Effendi Simbolon mengungkapkan bahwa negara harusnya mau melakukan lockdown sejak awal pandemi. Sedangkan Masinton Pasaribu lebih menyorot kinerja pembantu jokowi, terutama dalam menangani Covid-19 yaitu LBP, seperti kala ia mengatakan pandemi sangat terkendali di (12/7).
Tidak hanya Masinton dan Effendi yang merespons, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem juga menyayangkan kelakuan LBP yang salah berujar bahwa pandemi bisa dikendalikan. Dia pun menulis di akun media sosial pribadinya, “Pak, makanya jangan salah ucap dan anggap COVID-19 ini bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan hanya WNA kayaknya,” tulis Sahroni lewat postingan Instagramnya, Kamis (15/7).
Selepas LBP minta maaf atas tidak maksimalnya PPKM darurat berjalan, serta mengakui dirinya baru mengerti bahwa tracing adalah kunci untuk mengatasi pandemi, membuat Anggota Komisi VII DPR Mulyanto dari partai PKS tergelitik. Menurutnya pemerintah tidak aspiratif karena sebenarnya 3-T (testing, tracing dan treatment) penting serta wajib diterapkan karena telah disampaikan para pakar pandemi dari jauh-jauh hari.
Kesalahan-kesalahan LBP dalam membuat kebijakan selama bertanggung jawab menangani Covid-19, membuat para elite politik menilai bahwa keputusan Jokowi menunjuk Luhut di segala urusan menjadi tidak tepat guna.
Kritik juga datang dari tokoh politik PKS lainnya yaitu Bukhori Yusuf, yang menyoroti pemberian sejumlah jabatan ke Luhut adalah bentuk trust issue Presiden Jokowi kepada menteri-menteri lainnya, bahkan dari partai pengusungnya sendiri.
Padahal Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sudah diamanatkan kepada kepala BNPB Doni Monardo. Hal ini juga membuat anggota DPR RI Fauzi Amro dari Partai Nasdem merasakan terjadinya tumpang tindih peran. Padahal sesuai dengan isi Keppres Nomor 9 Tahun 2020, LBP hanya anggota Tim Pelaksana Gugus Covid-19, yang berarti sama sekali tidak ada panggung untuknya.
Tidak heran jika kemudian pejabat politik lainnya mulai jengah dengan dominasi LBP di berbagai bidang. Politisi Demokrat, Andi Nurpati melontarkan kata, “Emang nggak ada menteri lain?”. Senada dengan Andi Nurpati, Herman Khaeron juga mengkritis semua tugas LBP yang tidak berdasarkan tupoksi kementerian, maka hasilnya tidak akan optimal.
Maka dari itu Politisi PKB, Luqman Hakim menyarankan, ketimbang Luhut lagi yang dipilih untuk memimpin PPKM darurat, dirinya mengatakan PPKM darurat haruslah dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan membentuk team leader dari berbagai kementerian, agar bisa menyentuh segala pendekatan dari kesehatan, keuangan hingga perhubungan.
Setelah menelusuri berbagai pernyataan-pernyataan dari tokoh politik kepada Luhut, apakah benar mereka asal berkomentar atau Menko Luhut yang tidak mau menerima kritik dan berintrospeksi?
